SURABAYA – Penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur tak sekadar menghasilkan tumpukan dokumen.
Penyidik juga menemukan uang tunai dalam berbagai bentuk valuta. Mulai rupiah, dolar Amerika Serikat (USD), hingga dolar Singapura (SGD). Sejumlah perhiasan yang diduga emas juga ikut diamankan.
Temuan tersebut muncul dalam penggeledahan yang dilakukan KPK pada Kamis (24/9/2026). Penggeledahan berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan suap pengurusan sertifikat hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut temuan valuta asing tersebut menjadi petunjuk yang akan didalami lebih lanjut oleh penyidik.
Pertanyaannya kini bukan hanya berapa uang yang ditemukan.Namun lebih jauh: dari mana uang itu berasal, untuk siapa, diberikan untuk kepentingan apa, dan sejak kapan penerimaan tersebut berlangsung?
Temuan uang tunai dalam beberapa mata uang membuat penyidik memiliki tambahan bahan untuk mengurai dugaan aliran penerimaan.
KPK akan mencocokkan barang bukti tersebut dengan keterangan para pihak, dokumen, serta alat bukti lain yang telah dikumpulkan.
Dari proses itu, konstruksi perkara diharapkan semakin terang.Apalagi, pengurusan sertifikat pertanahan merupakan bagian dari pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Jika dalam proses penyidikan terbukti terdapat pemberian uang untuk memengaruhi atau memperlancar suatu proses pelayanan, maka persoalannya bukan lagi sekadar transaksi antara pemberi dan penerima.
Ada mekanisme yang harus dibongkar.
Ada pola yang harus ditelusuri.
Dan ada pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban sesuai alat bukti yang diperoleh penyidik.
KPK juga menemukan sejumlah perhiasan yang diduga emas. Nilai dan keterkaitannya dengan perkara masih dalam pendalaman.
Karena itu, temuan tersebut belum dapat serta-merta disimpulkan sebagai hasil tindak pidana.Penyidik tetap harus membuktikan asal-usulnya serta hubungan barang tersebut dengan perkara yang sedang ditangani.
Begitu pula uang dalam bentuk rupiah, USD, dan SGD.Setiap temuan harus memiliki hubungan pembuktian yang jelas.Di sinilah proses penyidikan KPK akan diuji: apakah seluruh barang bukti tersebut dapat dirangkai menjadi satu konstruksi perkara yang utuh.
Kasus ini juga membuka kembali sorotan terhadap tata kelola pelayanan pertanahan.
Sebab, jika nantinya ditemukan bahwa praktik pemberian uang terjadi secara berulang atau melibatkan lebih dari satu pihak, maka persoalan tersebut perlu dilihat tidak hanya dari sisi individu.
Sistem pengawasan juga harus diperiksa. Celah pelayanan yang memungkinkan terjadinya transaksi ilegal harus ditutup.Jangan sampai pemberantasan korupsi hanya berhenti pada penindakan setelah persoalan terjadi, sementara celah yang memungkinkan praktik tersebut tetap terbuka.
Temuan dolar, rupiah, dan perhiasan kini menjadi bagian dari pekerjaan penyidik untuk mengurai perkara secara menyeluruh.Publik menunggu satu hal: ke mana jejak uang itu bermuara.
Siapa yang memberikan.
Siapa yang menerima.
Untuk kepentingan apa.
Dan apakah ada pihak lain yang turut menikmati atau memfasilitasi.
Semua pertanyaan tersebut harus dijawab melalui alat bukti dan proses hukum.Sebab, dalam perkara korupsi, uang yang ditemukan hanyalah titik awal.Yang jauh lebih penting adalah membongkar cerita di balik uang tersebut.
