AUDIT TIPIKOR.com – Pengelolaan Dana Desa (DD) Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, kembali menjadi sorotan. Nilai anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp1,48 miliar untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan kios pasar desa selama 2022 hingga 2025 memunculkan sejumlah pertanyaan.
Sorotan masyarakat kini mengarah kepada Inspektorat Kabupaten Gresik. Lembaga pengawasan internal pemerintah daerah tersebut dinilai perlu turun langsung untuk memastikan apakah realisasi anggaran benar-benar sesuai dengan dokumen perencanaan dan kondisi fisik di lapangan.
Sebab, persoalannya bukan sekadar angka.Ada pekerjaan yang harus dilihat. Ada volume yang harus diukur. Ada dokumen yang harus dicocokkan. Dan ada uang negara yang wajib dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan data yang disebut bersumber dari aplikasi OM-SPAN, terdapat sejumlah alokasi anggaran terkait kegiatan tersebut.
Pada 2022 tercatat alokasi Rp200 juta, Rp126,486 juta, Rp87,829 juta, dan Rp60,289 juta.
Kemudian pada 2023 terdapat alokasi Rp195 juta, Rp130 juta, Rp60 juta serta penyertaan modal Rp50 juta.
Pada 2024 tercatat Rp180 juta. Sedangkan pada 2025 terdapat alokasi Rp30 juta, Rp75 juta, Rp195 juta, Rp93,365 juta, dan Rp60 juta, serta penyertaan modal Rp50 juta.
Jika dijumlahkan, nilainya sekitar Rp1,48 miliar.Besarnya anggaran tersebut membuat publik mempertanyakan kesesuaian antara nilai yang tercatat dengan hasil pembangunan yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat.
Apakah seluruh kegiatan telah dikerjakan sesuai volume?
Apakah spesifikasi pekerjaan sesuai perencanaan?
Apakah seluruh anggaran telah dibayarkan berdasarkan pekerjaan yang benar-benar terealisasi?
Dan apakah laporan pertanggungjawaban sesuai dengan kondisi sebenarnya?
Pertanyaan tersebut tentu tidak cukup dijawab melalui pernyataan.
Dokumen harus dibuka. Pekerjaan harus diperiksa. Kondisi fisik harus diverifikasi.
Karena itu, Inspektorat Kabupaten Gresik didesak melakukan audit secara menyeluruh dan objektif.
Pemeriksaan idealnya tidak berhenti pada dokumen administratif. Verifikasi lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan apakah laporan pertanggungjawaban memiliki kesesuaian dengan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.
Dalam pengelolaan anggaran publik, laporan pertanggungjawaban merupakan bagian penting. Namun, LPJ semestinya bukan sekadar dokumen yang selesai di atas meja.
Isi laporan harus dapat dibuktikan.Jika dalam dokumen tercantum suatu pekerjaan telah selesai, kondisi fisiknya harus dapat diverifikasi. Jika anggaran disebut telah digunakan untuk kegiatan tertentu, bukti penggunaan dan hasil pekerjaannya harus dapat ditelusuri.
Karena itu, pemeriksaan terhadap Dana Desa Dahanrejo perlu dilakukan secara komprehensif.
Jika hasil audit menunjukkan seluruh kegiatan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan, maka hasil tersebut dapat menjadi klarifikasi sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat.
Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Desa Dahanrejo, Mohammad Hasan, membantah adanya penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa.
Hasan menegaskan anggaran telah digunakan sesuai peruntukannya.
“DD tersebut sudah sesuai dengan peruntukannya dan saya akan tetap menjaga pemerintahan desa yang bersih dari KKN,” tegas Hasan saat dikonfirmasi Jumat (25/9/2026).
Pernyataan tersebut merupakan bantahan atas sorotan yang berkembang.
Dengan adanya perbedaan antara sorotan masyarakat dan bantahan pemerintah desa, pemeriksaan objektif menjadi semakin penting.
Tidak boleh ada vonis sebelum audit. Tetapi tidak boleh pula ada pembiaran jika memang terdapat persoalan yang harus diperiksa.
Kini, publik menunggu langkah Inspektorat Kabupaten Gresik.
Audit yang transparan akan memberikan dua kemungkinan yang sama-sama penting: memastikan anggaran telah dikelola sesuai ketentuan atau menemukan persoalan yang memang membutuhkan tindak lanjut.
Sebab, Rp1,48 miliar bukan sekadar angka dalam laporan. Di dalamnya terdapat uang publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan hingga rupiah terakhir.
