Oleh: Dany Tri Handianto
Dalam dunia korporasi, kerugian merupakan salah satu risiko yang tidak dapat sepenuhnya dihindari. Keputusan investasi yang pada awalnya diperkirakan menghasilkan keuntungan dapat berakhir dengan kegagalan. Perubahan kondisi ekonomi, fluktuasi pasar, persaingan usaha, hingga kebijakan pemerintah dapat memengaruhi hasil akhir suatu keputusan bisnis.
Namun, ketika sebuah perusahaan mengalami kerugian, muncul pertanyaan mendasar: apakah kerugian tersebut merupakan konsekuensi dari risiko bisnis yang wajar atau justru akibat kesalahan, kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, dan perbuatan melawan hukum oleh pengurus perusahaan?
Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika kerugian terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang kerap bersinggungan dengan persoalan kerugian negara dan dugaan tindak pidana korupsi.
Dalam konteks inilah Business Judgment Rule (BJR) menjadi prinsip penting dalam hukum perusahaan.
BJR Bukan Kekebalan Hukum Direksi
Business Judgment Rule merupakan prinsip yang memberikan perlindungan kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil secara beritikad baik, penuh kehati-hatian, berdasarkan informasi yang memadai, tanpa benturan kepentingan, serta ditujukan untuk kepentingan perusahaan.
Prinsip ini menegaskan bahwa direksi tidak seharusnya dinilai semata-mata berdasarkan berhasil atau gagalnya keputusan yang telah diambil. Penilaian harus memperhatikan proses, pertimbangan, informasi, dan tujuan yang mendasari keputusan tersebut.
Direksi bukan peramal yang mampu memastikan seluruh keputusan bisnis akan berakhir dengan keuntungan. Direksi adalah pengelola perusahaan yang dituntut mengambil keputusan secara rasional berdasarkan informasi dan keadaan yang tersedia pada saat keputusan dibuat.
Karena itu, keputusan bisnis yang berujung pada kerugian tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesalahan atau tindak pidana.
Akan tetapi, BJR juga bukan kekebalan hukum. Prinsip ini tidak dapat dijadikan tameng untuk melindungi penipuan, transaksi fiktif, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi dokumen, suap, maupun keputusan yang sejak awal diarahkan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu.
Dengan demikian, harus dibedakan secara tegas antara kegagalan bisnis dan penyimpangan yang melanggar hukum.
Empat Syarat Penting dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT
Landasan utama BJR bagi direksi perseroan di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan empat hal.
Pertama, kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
Direksi harus mampu menunjukkan bahwa kerugian yang timbul bukan akibat tindakan yang salah atau kelalaian dalam menjalankan tugas pengurusan perusahaan.
Sebagai contoh, direksi memutuskan investasi setelah melakukan kajian kelayakan, analisis risiko, dan evaluasi kondisi pasar. Investasi tersebut kemudian merugi akibat perubahan ekonomi yang secara wajar tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
Dalam situasi demikian, kerugian tidak otomatis menjadi dasar untuk menyatakan direksi bersalah. Sebaliknya, apabila direksi mengabaikan risiko material yang telah diketahui atau mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang layak, perlindungan BJR dapat dipersoalkan.
Kedua, pengurusan dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian.
Keputusan direksi harus ditujukan untuk kepentingan perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
Itikad baik tidak cukup dibuktikan melalui pernyataan lisan. Harus terdapat fakta yang menunjukkan bahwa keputusan diambil demi kepentingan perusahaan, bukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak tertentu secara tidak patut.
Sementara itu, kehati-hatian menuntut direksi untuk mempertimbangkan risiko, menilai alternatif, memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan, dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Ketiga, tidak terdapat benturan kepentingan.
Direksi tidak boleh menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk mengambil keputusan yang dipengaruhi kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Transaksi dengan perusahaan yang terafiliasi, misalnya, perlu diperiksa secara cermat untuk memastikan kewajaran transaksi, keterbukaan informasi, serta pemenuhan prosedur persetujuan yang berlaku.
Benturan kepentingan tidak boleh diabaikan hanya karena transaksi telah dituangkan dalam kontrak atau memperoleh persetujuan formal.
Keempat, telah dilakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
Direksi memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah yang wajar ketika mengetahui adanya potensi atau terjadinya kerugian.
Langkah tersebut dapat berupa penghentian proyek yang tidak layak, evaluasi ulang kontrak, penagihan piutang, restrukturisasi, pelaporan kepada organ perusahaan, atau upaya hukum yang diperlukan.
Direksi yang mengetahui adanya masalah tetapi membiarkan kerugian terus membesar dapat menghadapi persoalan pertanggungjawaban tersendiri.
Keempat unsur tersebut harus dibuktikan berdasarkan fakta dan dokumen yang relevan. BJR bukan sekadar label yang dapat ditempelkan pada setiap keputusan bisnis yang gagal.
Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Kunci
Salah satu inti BJR adalah pentingnya menilai proses pengambilan keputusan, bukan hanya melihat hasil akhirnya.
Dalam praktik, proses tersebut dapat ditelusuri melalui studi kelayakan, laporan keuangan, analisis risiko, hasil uji tuntas (due diligence), pendapat ahli, notulen rapat direksi, dokumen persetujuan, serta korespondensi yang berkaitan dengan keputusan bisnis.
Dokumen-dokumen tersebut membantu menjawab pertanyaan penting: apakah direksi benar-benar mempertimbangkan kepentingan perusahaan, apakah informasi yang digunakan memadai, dan apakah risiko telah diperhitungkan secara rasional?
Semakin besar nilai transaksi dan potensi risikonya, semakin penting kualitas analisis dan dokumentasi yang mendasari keputusan tersebut.
Sebaliknya, apabila keputusan bernilai besar diambil tanpa kajian yang layak, bertentangan dengan informasi yang tersedia, atau mengabaikan peringatan serius, klaim bahwa keputusan tersebut merupakan risiko bisnis yang wajar patut diuji secara ketat.
Dalam hal ini, dokumentasi bukan sekadar urusan administrasi. Dokumentasi dapat menjadi bukti penting untuk menilai apakah direksi telah menjalankan kewajibannya secara patut.
BUMN, Kerugian Negara, dan Batas Pertanggungjawaban Pidana
Persoalan BJR menjadi lebih kompleks ketika diterapkan dalam perkara yang melibatkan BUMN atau BUMD.
Dalam perkara semacam ini, kerugian perusahaan terkadang langsung dihubungkan dengan dugaan kerugian negara. Padahal, penilaian hukum harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan bentuk badan usaha, karakter transaksi, kedudukan kekayaan yang dipersoalkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kerugian bisnis tidak boleh otomatis disamakan dengan tindak pidana korupsi. Namun, prinsip tersebut juga tidak berarti bahwa seluruh kerugian BUMN atau BUMD pasti merupakan risiko bisnis yang tidak dapat dipidana.
Penyidik, penuntut umum, dan hakim tetap harus menilai unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan hukum yang berlaku dan alat bukti yang sah.
Perlu diperiksa apakah terdapat perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, bagaimana hubungan perbuatan tersebut dengan kerugian yang dipersoalkan, serta apakah unsur-unsur tindak pidana yang relevan benar-benar terpenuhi.
BJR dapat menjadi bagian penting dari analisis pembelaan direksi, tetapi bukan pengganti pemeriksaan terhadap unsur-unsur tindak pidana.
Artinya, dua kesimpulan yang sama-sama keliru harus dihindari: menganggap setiap kerugian perusahaan sebagai korupsi, atau sebaliknya menganggap setiap keputusan direksi sebagai keputusan bisnis yang kebal dari pemeriksaan pidana.
Risiko Bisnis Berbeda dengan Penyalahgunaan Kewenangan
Untuk memahami perbedaan keduanya, bayangkan sebuah perusahaan melakukan investasi setelah melewati proses kajian yang memadai. Direksi mempertimbangkan berbagai alternatif, mengungkapkan risiko, tidak memiliki kepentingan pribadi, dan menjalankan prosedur perusahaan. Namun, proyek tersebut gagal akibat perubahan pasar yang tidak terduga.
Keadaan itu perlu dinilai berbeda dari situasi ketika direksi mengarahkan proyek kepada perusahaan terafiliasi dengan harga tidak wajar, mengabaikan hasil kajian yang menunjukkan risiko serius, menyembunyikan informasi, atau menerima keuntungan pribadi dari transaksi tersebut.
Dalam contoh pertama, terdapat dasar untuk menguji apakah kerugian merupakan konsekuensi dari risiko bisnis yang wajar. Dalam contoh kedua, terdapat indikasi yang memerlukan pemeriksaan lebih jauh terhadap kemungkinan pelanggaran hukum dan pertanggungjawaban direksi.
Meski demikian, penentuan akhirnya tetap bergantung pada fakta, bukti, dan unsur hukum yang berlaku. Tidak setiap transaksi afiliasi otomatis merupakan tindak pidana, sebagaimana tidak setiap kegagalan investasi otomatis terlindungi BJR.
BJR Harus Melindungi Profesionalisme, Bukan Menutupi Penyimpangan
Penerapan BJR yang tepat penting bagi iklim usaha dan penegakan hukum. Tanpa perlindungan yang proporsional, direksi dapat terdorong mengambil keputusan yang terlalu defensif karena takut setiap kerugian akan berujung pada perkara pidana.
Keadaan tersebut dapat menghambat inovasi, investasi, dan pengambilan keputusan yang dibutuhkan untuk mengembangkan perusahaan.
Namun, perlindungan terhadap keputusan bisnis harus berjalan seiring dengan akuntabilitas. Direksi tetap wajib menjalankan tugas dengan itikad baik, kehati-hatian, dan loyalitas terhadap kepentingan perusahaan.
Oleh sebab itu, BJR tidak boleh dipahami sebagai pembenaran atas keputusan yang ceroboh atau sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban atas penyimpangan yang terbukti.
Prinsip ini justru menuntut adanya garis pemisah yang jelas antara keputusan bisnis yang sah, kesalahan pengurusan yang menimbulkan tanggung jawab perdata, dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Penutup
Business Judgment Rule merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap direksi yang menjalankan tugas secara profesional dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan.
Kerugian adalah salah satu kemungkinan dalam kegiatan usaha. Namun, kerugian juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan pemeriksaan terhadap proses, motif, dan tindakan pengurus perusahaan.
Pada akhirnya, ukuran yang harus digunakan bukan semata-mata apakah perusahaan untung atau rugi, melainkan bagaimana keputusan dibuat, informasi apa yang digunakan, kepentingan siapa yang dilayani, dan langkah apa yang diambil ketika risiko muncul.
Direksi tidak harus selalu berhasil dalam setiap keputusan bisnis. Namun, direksi wajib mampu mempertanggungjawabkan proses pengambilan keputusannya secara hukum dan profesional.
Di situlah esensi BJR: melindungi keberanian mengambil risiko bisnis yang sah, tanpa memberikan ruang bagi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan.
