BOGOR – Misteri klaster hunian mewah di balik tembok Lapas Kelas IIA Cibinong belum berakhir. Pertanyaan paling besar kini bukan lagi sekadar siapa yang membangun atau menyediakan fasilitas tersebut, tetapi siapa saja yang selama ini menghuni dan menikmati fasilitasnya?
Temuan Ombudsman RI membuka fakta mengejutkan.
Dalam inspeksi mendadak pada Rabu (23/9), Ombudsman menemukan sejumlah bangunan menyerupai rumah tinggal atau vila di kawasan Lapas Cibinong. Fasilitas di dalamnya antara lain sofa, televisi, tempat tidur, AC, dapur, kulkas hingga meja makan.
Tak hanya itu. Ombudsman juga menemukan fasilitas olahraga, kolam, hingga simulator golf yang sedang dibangun. Di sekitar lokasi bahkan terdapat kendaraan yang disebut sebagai mobil mewah.
Namun, bagian paling mengundang tanda tanya justru soal penghuninya.
Satu Penghuni Mengaku Warga Binaan
Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan timnya menemukan orang yang berada di salah satu bangunan tersebut.
Ketika ditanya, orang tersebut mengaku sebagai warga binaan.
Tidak hanya itu. Ombudsman menyebut ada penghuni lain yang langsung berlari masuk ke kamar ketika mengetahui kedatangan tim pemeriksa.
Temuan tersebut membuat Ombudsman menduga terdapat fasilitas khusus bagi warga binaan tertentu.
Lebih mengejutkan lagi, berdasarkan keterangan seorang penghuni yang diwawancarai, hunian tersebut disebut dikomersialkan. Penghuni itu mengaku membayar sejumlah uang untuk menempati hunian tersebut, meski nominal pembayarannya belum diungkap.
Bukan Hanya Satu Orang
Ombudsman memperkirakan terdapat sekitar 10 klaster atau lebih di kawasan tersebut.
Penghuninya juga tidak seragam.
Ada bangunan yang disebut ditempati seorang warga binaan. Ada pula satu hunian yang dihuni hingga empat orang.
Artinya, muncul pertanyaan yang jauh lebih serius:
Siapa yang menentukan warga binaan mana yang bisa menempati hunian tersebut?
Berapa tarif yang harus dibayar?
Kepada siapa pembayaran dilakukan?
Dan yang paling penting:
Apakah seluruh warga binaan memiliki kesempatan yang sama untuk menempatinya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menjadi bagian yang harus dijawab dalam pemeriksaan lanjutan.
Nama-Nama Narapidana Belum Bisa Dikaitkan
Lapas Cibinong memang diketahui menampung sejumlah warga binaan dalam perkara yang menjadi perhatian publik. Di antaranya Ferdy Sambo, Harvey Moeis dan Indra Kesuma alias Indra Kenz.
Namun, hingga saat ini tidak ada keterangan resmi dari Ombudsman yang menyatakan bahwa nama-nama tersebut merupakan penghuni klaster hunian yang diperiksa.
Karena itu, mengaitkan nama mereka dengan hunian tersebut tanpa bukti merupakan kesimpulan yang belum terverifikasi.
Ombudsman sendiri menyatakan belum dapat memastikan identitas maupun perkara warga binaan yang menghuni bangunan tersebut. Bahkan, seorang warga binaan yang diwawancarai disebut berasal dari etnis Tionghoa, tetapi identitas dan perkaranya tidak dapat dipastikan oleh Ombudsman.
Versi Pemerintah Berbeda
Di sisi lain, pihak Ditjen Pemasyarakatan menyatakan bangunan yang diperiksa merupakan kawasan Sarana Asimilasi dan Edukasi serta rumah dinas jabatan.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno menyebut rumah-rumah tersebut merupakan rumah dinas jabatan yang memiliki SK.
Bappisus kemudian menyatakan bangunan yang sempat diduga sebagai fasilitas khusus warga binaan sebenarnya merupakan hunian pegawai Lapas Cibinong.
Di sinilah persoalannya menjadi semakin menarik.
Jika benar rumah dinas pegawai, mengapa Ombudsman menemukan warga binaan berada di dalamnya?
Jika warga binaan memang ditugaskan membersihkan kawasan tersebut sebagai bagian dari pembinaan, maka perlu dijelaskan pula siapa yang memberikan akses, kapan mereka berada di dalam bangunan, serta apakah mereka hanya bekerja atau juga tinggal di sana.
DPR Akan Meminta Jawaban
Komisi XIII DPR RI telah menyatakan akan memanggil Ombudsman RI dan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengklarifikasi perbedaan keterangan tersebut.
Pemeriksaan lanjutan menjadi penting untuk membuka data sebenarnya: daftar penghuni, status setiap bangunan, dasar pemberian izin tinggal, pihak yang memberikan izin, serta aliran pembayaran apabila memang terjadi komersialisasi hunian.
Sebab, persoalan ini tidak akan selesai hanya dengan menyebut bangunan tersebut sebagai rumah dinas.
Publik membutuhkan jawaban yang lebih konkret:
Siapa yang tinggal di sana?
Siapa yang memberikan akses?
Siapa yang membayar?
Dan siapa yang menerima pembayaran?
Empat pertanyaan itu kini menjadi kunci untuk membongkar sebenarnya apa yang terjadi di balik klaster mewah Lapas Cibinong.(Z)
